Kondisi perekonomian Indonesia pada masa
pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca
krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Terbukti, perekonomian
Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial
yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia akan terus bertambah
baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak.
Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar finansial, walaupun
sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan. Sementara
itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor
eksternal perekonomian Indonesia.Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut.
Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah
beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah
berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.
Salah satu penyebab utama kesuksesan
perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus
pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang
terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap
persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap
ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan
masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas
ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki
pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di
bawah garis kemiskinan.
Berikut
ini kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY dari
berbagai bidang :
1) Politik
Dalam
pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat,
meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai
Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang
secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat
wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama
Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar,
Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai
Bulan Bintang.
Kemudian
di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya
yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia.
Pada
periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu
yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia
Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada
tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan
perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih
lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua
pada 7 Mei 2007.
Pada
periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II
yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono
pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim
sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional.
Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian
Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan
perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam
kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.
Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif,
Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana
konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural
Sistem Politik Indonesia, yakini berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa
pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat
bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih
anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun
untuk elit yudikatif, pemilihanya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan
presiden.
Di Indonesia sendiri, selama masa
pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang
signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat
pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil
rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi
negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan
negara yang demokratis.
Politik pencitraan merupakan salah satu
senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati
rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir semua pemimpin
negara di dunia, termasuk Presiden SBY. Selaku pemimpin negara, ia tentu harus
membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya di mata
masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik pencitraan tersebut, Presiden SBY
melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks internal dan
konteks eksternal.
Dalam konteks internal, politik pencitraan
SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan
kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dari lima jenis
retorika yang dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai mengimplementasikan
Retorika tipe Elucotio, dimana
pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya
ketika berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal disini
berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY
kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap
penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri.
Dalam konteks eksternal, politik
pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya adalah kampanye,
dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut
tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi
simpatik atasnya.
2) Hukum
Masalah penegakan hukum
merupakan masalah yang selama ini dianggap paling krusial. Masalah-masalah
hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat
kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami
di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo
di Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai
kompensasi BBM (bahan bakar minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah
kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi
beberapa negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya
Adam Air dan kotak hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan
solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan
bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi
bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. SBY menunjukkan
usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum
nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional.
Kepemimpinan SBY yang
selama ini dikritik sebagai kepemimpinan yang lamban dan lemah juga terlihat
dalam beberapa kasus bertindak gamang dan terkesan mendua, bahkan satu kasus
yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY
mulai bertindak kritis karena dipengaruhi oleh kegigihan dari Suciwati, istri
almarhum, yang berhasil menarik perhatian kalangan internasional. Akan tetapi
ketidaktegasan pemerintah SBY juga ternyata masih ada, terutama dalam
penyelesaian kasus Soeharto yang sampai saat ini tidak ada perkembangan
selanjutnya bahkan terkesan hilang tertutup oleh kasus-kasus lain. Sedangkan
dalam beberapa kasus lainnya SBY dianggap telah bertindak benar dan
konstitusionil, antara lain ketidakhadirannya dalam sidang interpelasi DPR
untuk kasus persetujuan resolusi DK PBB atas nuklir Irak, maupun dalam memilih
Boediono dan meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya dengan beberapa partai
lain.
Pemberantasan terorisme
yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi merupakan salah satu kelebihan
pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal kompromi terhadap para pelaku
terorisme, hal ini juga didukung oleh latar belakang SBY dari jajaran militer.
Pembentukan pasukan khusus anti terorisme atau Detasemen khusus 88 Anti
Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Terorisme, merupakan salah satu strategi yang cukup dapat
diandalkan dalam rangka mengeliminasi atau bahkan menghapuskan terorisme dari
bumi Indonesia.
Masalah utama yang
menjadi tantangan bagi pemerintahan SBY yang sampai saat ini pun masih
dicurigai sebagai bagian dari pemerintahan Soeharto, walaupun sudah sedikit
memudar dengan beberapa tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi tanpa
tebang pilih, yaitu terkait kasus Aulia Pohan besannya. Namun kenyataan bahwa
pemerintahan SBY sampai saat ini pun belum mampu membawa kasus korupsi Soeharto
ke pengadilan, juga menunjukkan bahwa SBY yang berlatar belakang sama dengan
Soeharto, yaitu sama-sama mantan Jenderal TNI, bersuku Jawa, Islam, dan
sama-sama dalam kultur Orde Baru, ternyata belum bisa tegas dan berani.
Komitmen terhadap
pemberantasan korupsi seharusnya tidak terbatas pada kata-kata saja, akan
tetapi harus diwujudkan dalam tindakan dan perilaku yang benar. Dorongan
politik dari pemerintahan SBY sangat diperlukan untuk mendukung tindakan dari
Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam memberantas korupsi, apalagi dengan
adanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. KPK saat ini sedang menjadi target, yaitu munculnya kasus Antasari
Azhar, yang kemungkinan sebagai alat perseteruan terhadap KPK yang sepak
terjangnya mampu mengusik dan mendobrak benteng korupsi di lembaga-lembaga
Negara yang ada, baik di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintahan sampai
DPR. Tentu saja hal ini masih memerlukan pembuktian dalam persidangan yang
setelah beberapa bulan masih juga belum bisa digelar, apakah Antasari memang
menjadi otak dari kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT.
Putra Rajawali Banjaran, seperti yang dituduhkan kepadanya. Korupsi adalah
tindak kejahatan yang juga extraordinary, sehingga pemberantasan
korupsi merupakan tanggung jawab dan diperlukan kerjasama pihak eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan seluruh lembaga negara yang ada.
Ada juga masalah
lemahnya diplomasi Indonesia dalam menghadapi persoalan-persoalan dengan negara
lain baik yang menyangkut nasib warga Negara Indonesia di luar negeri, misalnya
TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi, atau
masalah ancaman terhadap wilayah NKRI, masalah hubungan Indonesia dengan Negara
terdekat seperti Singapura, Australia, dan Malaysia, serta sikap Indonesia
terhadap masalah-masalah Internasional. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara
lain, apalagi negara terdekat atau negara tetangga, merupakan bagian yang sangat
penting dalam rangka eksistensi NKRI di dalam kancah internasional. Eksistensi
NKRI dalam dunia Internasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan
internal Indonesia sendiri, karena itu kekuatan diplomasi Indonesia yang
ditunjukkan sekarang pada dasarnya juga menunjukkan kekuatan di dalam Negara
Indonesia.
Kasus-kasus yang dialami
warga negara di luar negeri ternyata sampai saat ini masih terus terjadi, baik
yang menyangkut tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan sampai
pembunuhan, maupun yang menyangkut masalah ketenagakerjaan. Hal ini merupakan
tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara
Indonesia terutama di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan diplomasi
Indonesia dengan negara lain. Wujud komitmen Indonesia tersebut dapat dilihat
dari berbagai kesepakatan yang telah dibuat dan tentunya harus ditindaklanjuti
dengan tindakan-tindakan yang tegas dan berani dari pemerintah. Peningkatan
daya tawar diplomatik juga harus dilakukan sehubungan dengan makin banyaknya
warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan tidak manusiawi di luar negeri
selain tentunya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) misalnya dalam
kasus TKI di luar negeri.
Perselisihan antara
Indonesia dengan negara tetangga yang menyangkut wilayah negara, di satu sisi
memerlukan penyelesaian secara yuridis, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu
seperti kasus Blok Ambalat, sekiranya lebih diperlukan tindakan diplomatik yang
kuat agar Indonesia dapat lebih melindungi diri dari ancaman dan tantangan dari
negara sekitarnya. Untuk itu kekuatan atau daya tawar Indonesia harus lebih
ditingkatkan melalui korps diplomatik yang kuat dan kompak. Apalagi Indonesia
mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka membentuk dirinya menjadi negara
adidaya yang didukung oleh kekuatan alam dan sosial yang beraneka ragam.
Diperlukan peningkatan kekuatan baik fisik maupun non-fisik, antara lain yang
menyangkut peningkatan SDM yang tidak hanya bisa mengirimkan TKI yang berposisi
sebagai PRT (pekerja rumah tangga), juga penambahan anggaran untuk Alusista.
Dengan demikian sisi diplomasi NKRI merupakan bagian yang penting untuk
mendapat perhatian lebih dalam rangka pembangunan pem erintahan SBY di masa
2009-2014 mendatang.
3) Ekonomi
Pada
pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara
Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan
langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan
sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan
menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara
Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam
perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai
saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk
menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Kondisi
perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat
baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.
Bank
Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6
persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian
prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara
itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor
eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada
triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17
persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah
satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya
kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan
pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir
membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.
Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan
makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara
menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi
dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat,
masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Tingkat pertumbuhan
ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik
dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto
(1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja
Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja
pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era
Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata
pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka
yang mendekati target 6,6%
Kebijakan menaikkan
harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada
situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus
menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena
lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong
tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat
inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per
Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya
transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun
naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai
pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang
mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005
sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi
17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY)
yang hanya 4,6%.
Efek inflasi tahun 2005
cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.
Data
Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)
|
Harga
|
2004
|
2009
|
Catatan
|
|
Minyak Mentah Dunia /
barel
|
~ USD 40
|
~ USD 45
|
Harga hampir sama
|
|
Premium
|
Rp 1810
|
Rp 4500
|
Naik 249%
|
|
Minyak Solar
|
Rp 1890
|
Rp 4500
|
Naik 238%
|
|
Minyak Tanah
|
Rp 700
|
Rp 2500
|
Naik 370%
|
Dengan kondisi harga
minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang
masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka
sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap
liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah
kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang
dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan
memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada
rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60
tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga
minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi
rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan janji
kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK
selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi
rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu
meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi)
naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal
mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat
di bidang ekonomi.
|
Pertumbuhan
|
Janji
Target
|
Realisasi
|
Keterangan
|
|
2004
|
ND
|
5.1%
|
|
|
2005
|
|
5.6%
|
Tercapai
|
|
2006
|
6.1%
|
5.5%
|
Tidak tercapai
|
|
2007
|
6.7%
|
6.3%
|
Tidak tercapai
|
|
2008
|
7.2%
|
|
Tidak tercapai
|
|
2009
|
7.6%
|
~5.0%
|
Tidak tercapai *
|
Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)
Secara alami, setiap tahun inflasi akan naik.
Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat
inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4
tahun2 kali lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.
|
Tingkat
Inflasi
|
Janji
Target
|
Fakta
|
Catatan
Pencapaian
|
|
2004
|
|
6.4%
|
|
|
2005
|
7.0%
|
17.1%
|
Gagal
|
|
2006
|
5.5%
|
6.6%
|
Gagal
|
|
2007
|
5.0%
|
6.6%
|
Gagal
|
|
2008
|
4.0%
|
11.0%
|
Gagal
|
Selama 4 tahun pemerintahan, Demokrat yang
terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai
dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM yakni rata-rata
mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi adalah
harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama
periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target
semula.
Jumlah Penduduk Miskin
Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan
dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong
miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2
persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran
terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1
persen pada tahun 2009.
|
Penduduk
Miskin
|
Jumlah
|
Persentase
|
Catatan
|
|
2004
|
36.1
juta
|
16.6%
|
|
|
2005
|
35.1
juta
|
16.0%
|
Februari
2005
|
|
2006
|
39.3
juta
|
17.8%
|
Maret
2006
|
|
2007
|
37.2
juta
|
16.6%
|
Maret
2007
|
|
2008
|
35.0
juta
|
15.4%
|
Maret
2008
|
|
2009
|
|
8.2%
????
|
|
Koalisi
Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan
Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut
merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.
Koalisi
terdiri dari
Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran
Perkumpulan
Prakarsa
Perhimpunan
Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M)
Gerakan
Antipemiskinan Rakyat Indonesia
Lembaga
Advokasi Pendidikan Anak Marginal
Pusat
Telaah dan Informasi Regional
Asosiasi
pendamping Perempuan Usaha
Kecil dan
Publish What You Pay
Berdasarkan
catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam
lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun.
Adapun posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392
triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per
kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala.
Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi
menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan
turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar
6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk
kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
Kesimpulan
yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan.
Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan
perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi
dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk
beberapa tahun ke depan lagi.
4) Pendidikan
Pendidikan merupakan hal
mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan
dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya
adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah
dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang
memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah,
serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan
menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
Pemanfaatan alokasi
anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan
gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara
bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.
Perbaikan secara
fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar
makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu,
kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
Meneruskan perbaikan
kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang
mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu
menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang
kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga
ak
an ditingkatkan program
pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar
bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin
bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.
Memperbaiki remunerasi
guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para
peneliti.
Memperluas penerapan
dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja
penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
Mendorong partisipasi
masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan
tantangan jaman saat ini dan kedepan.
Mengurangi kesenjangan
dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga
berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program
beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta
memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka
mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.
5) Sosial
Presiden SBY berhasil
meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.
Pada masa pemerintahan
ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang
mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya
sosialisasi antarwarga di perkotaan.
Arus urbanisasi juga
semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.
Di pemerintahan SBY juga
telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini
tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.
Meski konflik di
beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi
seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta
yang membawa korban para pejuang jurnalistik.
6) Budaya
Dalam hal pelestarian
budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan
banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara
lain. Contohnya sebagai berikut :
Namun di masa ini,
terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah
warisan budaya Indonesia.
Kesimpulan
Pada
masa pemerintahan Presiden Susilo BambangYudhoyono, terjadi banyak kemajuan di
berbagai bidang. Hal ini di karenakan kemajuan teknologi dan kebebasan
berpendapat.Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat
kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang
dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru,
memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini
dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk
pada Orde Baru tidak terlihat. Dimasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,
musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat.
Meski begitu, musyawara hmufaka tini dilakukan untuk kepentingan bersama.
Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah
cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.
Sumber
:
