SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN, DAN STRUKTUR EKONOMI

BAB III

SISTEM EKONOMI INDONESIA

1.     PENGERTIAN SISTEM

Sistem pada dasarnya adalah suatu  “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek  atau objek (berupa orang-orang atau  masyarakat untuk ) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu . Untuk sistem kemasyarakatan subjek objeknya yaitu orang-orang atau masyarakat. Sedangkan sistem lingkungan subjek objeknya yaitu makhluk-makhluk hidup dan benda alam.

            Kehadiran subjek dan objek ini semata belumlah cukup untuk membentuk sebuah sistem. Karena himpunan subjek dan objek tadi baru membentuk sebuah sistem jika lengkap dengan perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin tentang bagaimana subjek/objek yang ada bekerja, berhubungan dan berjalan/dijalankan. Dan juga dengan adanya kaidah dan norma. Kaidah dan norma yang dimaksud bisa berupa aturan dan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untukbsistem yang menjalin hubungan antarorang. Norma tadi bisa pula berupa ketentuan administratif.

Sebuah sistem, sesederhana apapun, senantiasa mengandung kadar kompleksitas tertentu.

Jadi sebuah sistem adalah jalinan semua itu, mencakup subjek(objek) dan perangkat kelembagaan yang membentuknya.

            Sebuah sistem jika diurai lebih rinci pada dasarnya selalu mempunyai atau dapat dipilih menjadi menjadi beberapa subsistem, yakni system-sistem lebih kecil yang merupakan bagian dari dirinya. Sebaliknya, setiap sistem pada hakekatnya senantiasa merupakan bagian dari sebuah suprasistem, yakni sebuah system lebih besar ke mana ia (bersama dengan beberapa sistem lain) menginduk.

Kesadaran bahwa sistem-sistem dapat dan bahkan sering berkaitan, itu perlu. Karena kesadaran demikian dapat menghindarkan kita dari perangkap kepicikan, yakni memandang sesuatu secara arif berdasarkan pemahaman lintas bidang.

2.     SISTEM EKONOMI DAN SISTEM POLITIK

Sistem ekonomi à suatu system yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin dalam kegiatan berekonomi. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat, yang merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat di suatu negara.

            Di dunia ini terdapat kecenderungan umum bahwasistem ekonomi di sebuah negara “bergandengan tangan” dengan sistem  politik di negara bersangkutan, ideologi  ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik.

Dalam konteks ekonomi dan politik, sebutan bagi nama sistemnya acapkali sama dengan cap ideologinya. Dengan demikian, istilah liberalisme dan komunisme bukan saja cap bagi ideolgi politik, akan tetapi juga nama bagi sistem politik.

            Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas, sehingga bisa dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti:

1.      Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.

2.      Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya.

3.      Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

3.     KAPITALISME DAN SOSIALISME

Sistem ekonomi kapitalis mengakui pemilikan individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi.  Tidak terdapat kekekangan atau batasan bagi orang perorangan dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Prinsip “keadilan ” yang di anut sistem ini ialah “setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya”. Campur tangan pemerintah sangat minim. Di dalam teori mikroekonomi, sistem ekonomi kapitalis adalah system yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, prinsip laissez faire (persaingan bebas), meyakini kemampuan “the invisible hand” dalam menuju efisiensi ekonomi.

Sistem ekonomi sosialis mengakui sumber daya ekonomi atau faktor produksi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian.  Prinsip “keadilan” yang dianut oleh sistem ini ialah “setiap orang menerima imbalan yang sama”. Dan campur tangan pemerintah sangat tinggi, dimana pemerintah yang menetukan dan merencanakan persoalan pokok ekonomi : what (apa yang harus diproduksi), how (bagaimana memproduksinya) dan for whom (untuk siapa diproduksinya).

            Diantara kedua ekstrem sistem ekonomi tersebut, terdapat sebuah sistem lain yang merupakan “campuran” dari keduanya, yaitu system ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran pada umumnya diterapkan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara Dunia Ketiga. Contohnya : Filipina dan India.

4.     PERSAINGAN TERKENDALI

Sehubungan dengan persaingan antarbadan-usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudah tertentu yang sudah jenuh, pemerintah nengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha, termasuk juga prioritas lokasi usaha. Pengendalian dimaksud misalnya ialah dengan mengumumkan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali. Dalam sistem ekonomi kapitalis, persaingan bersifat bebas tanpa kendali pemerintah. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, perencanaan terpusat, sehingga persaingan praktis terkendali atau bahkan tidak ada sama sekali. Indonesia tidak demikian. Persaingan tetap ada, akan tatapi dalam beberapa hal terkendali. Indonesia tidak sepenuhnya menyandarkan perekonomian pada mekanisme pasar.

Rasionalitas masyarakat Indonesia dalam berekonomi adalah tercipta atau terpeliharanya optimasi, bukan maksimalitas. Dalam memenuhi tercapainya keadaan optimum. Walaupun individualism orang Indonesia dalam perilaku sehari-hari tampak nyata dan diduga akhir-akhir ini semakin tebal, namun rasa kebersamaan dan kesetiakawanan tak pernah memudar.

5.     KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME

Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” ini mewarnai perekonomian, ada dua pendekatan :

1.      Dengan pendekatan faktual struktural à menelaah peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perekonomian.

2.      Dengan pendekatan sejarah à dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.

Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perokomian dengan pendekatan faktual-struktural, dapat digunakan kesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan :

Y = C + I + G + (X-M).

C : Pengeluaran konsumsi masyarakat

I : Investasi

G : Pengeluaran konsumsi pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

Dengan formula ini berarti produk  atau pendapatan nasional dirinci menurut penggunaan atau sektor pelakunya.

Pengukuran keterlibatan pemerintah dengan pendekatan faktual dilakukan dengan mengamati peranan pemerintah secara sektoral. Maksudnya keterlibatan pemerintah dalam mengatur sektor-sektor produksi dan berbagai kegiatan berbisnis. Dengan pendekatan sejarah dapat dipelajari, betapa bangsa kita tidak pernah menerima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun ke sosialisme.

 

BAB IV

PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN, DAN STRUKTUR EKONOMI

1.     Konsep-konsep Pendapatan Nasional Indonesia

Dalam arti sempit pendapatan nasional adalah terjemahan langsung dari  national income. Sedangkan dalam arti luas pendapatan nasional dapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP), atau merujuk Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Bruto (GNB), Produk Nasional Neto (PNN), atau Net National Product (NNP), atua berujuk pada Pendapatan Nasional (PN) alias National Income (NI). Ke-4 konsep pendapatan nasional ini (PDB, PNB, PNN, dan PN) berbeda satu sama lain.

a.      Metode penghitungan pendapatan nasional

Di Indonesia data mengenai pendapatan nasional dikumpulkan dan dihitung dan disajikan ileh Biro Pusat Statistik. Penghitungan pendapatan nasional di Indonesia dimulai dengan PDB, yang dapat menghitung 3 macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan ,dan pendekatan pengeluaran.

Produk Nasional Bruto à produk domestic bruto ditambah pendapatan netonatas factor luar negeri. PDB dan  PNB serta PNN sebagaimana dijelaskan di atas merupakan PDB dan PNB serta PNN atas dasar harga pasar karena didalamnya masih tercakup unsure pajak tak langsung neto yaitu jumlah seluruh pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi jumlah seluruh subsidi yang diberikan pemerintah.

b.      Metode penghitungan pertumbuhan riil

Metode revaluasi dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Metode ekstrapolasi dilakukan dengan cara memperbaharui nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tingkat pertumbuhan riil dari tahun sebelumnya. Sedangkan metode deflasi dilakukan dengan cara membagi nilai masing-masing tahun dengan harga relative yang sesuai (indeks harga x1/100).

c.       Metode penghitungan nilai

Nilai tambah adalah selisih antara nilai akhir/harga jual suatu produksi dengan nilai bahan bukunya. Untuk mengitung nilai tambah menurut harga konstanta terdapat empat macam cara, yaitu :

1.      Metode deflasi ganda

2.      Metode ekstrapolasi langsung

3.      Metode deflasi langsung

4.      Metode deflasi komponen pendapatan

Tiga yang pertama diterapkan dalam PDB dengan pendekatan produksi dan yang terakhir dengan pendekatan pendapatan.

5.      Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi

Setiap tahun PDB senantiasa lebih besar dari pada PNB. Hal ini mencerminkan nilai produk orang asing di Indonesia > dari pada nilai produk Indonesia di luar negeri. Ini merupakan fenomena umum bagi sebuah Negara berkembang.

6.      Pendapatan Perkapita dan Kemiskinan

Bank mengelompokan Negara-negara didunia berdasarkan pendapatan perkapitanya menjadi empat lapisan. Tapi disbanding dengan negara-negara lain seperti India, bangsa kita Indonesia masih jauh lebih baik. Tapi Indonesia tetap di bilang negara berkembang.

7.      Struktur Ekonomi Indonesia

Struktur ekonomi di suatu Negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjau ada empat yaitu:

a)      Tinjauan makro sektoral,

b)      Tinjauan keruangan,

c)      Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan,

d)     Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan.

8.      Konsep-konsep Pendapatan Ditinjau Kembali

Konsep pendapatan nasional yang selama ini diterapkan dianggap belum memasukan factor biaya kerusakan lingkungan didalam penghitungannya. Akibatnya, bukan saja angkat pendapatan nasional yang dihasilkan berlebihan, tapi juga menyebabkan orang menjadi kurang peduli akan lingkungan hidup.